Libya: AS Siap Persenjatai Pemerintah Libya

Pemerintah AS mengatakan mereka siap untuk mendukung mempersenjatai pemerintah libya bersama dengan PBB untuk membantu melawan kelompok ISIS. Pemerintah AS melalui Menteri Luar Negerinya  John Kerry berbicara di Wina dia mengatakan bahwa kekuatan dunia akan kembali mendukung Libya dalam mencari pembebasan dari embargo senjata PBB. Dia mengatakan kelompok ISIS adalah "ancaman baru" terhadap Libya dan itu "penting" untuk dihentikan. Bulan lalu, pemerintah Libya memperingatkan bahwa ISIS bisa saja merebut sebagian besar dari negara libya jika tidak segera dihentikan.

Mr Kerry mengatakan: "GNA (Government of National Accord) adalah satu-satunya entitas yang dapat menyatukan negara itu dan satu-satunya cara untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga penting ... jatuh di bawah otoritas perwakilan dan yang diakui. "Ini adalah satu-satunya cara untuk menghasilkan kohesi yang diperlukan untuk mengalahkan kelompok ISIS".

Pemerintah Accord Nasional, adalah sebuah pemerintah sementara untuk Libya yang dibentuk di bawah ketentuan Perjanjian Politik Libya yang ditandatangani pada tanggal 17 Desember 2015. Perjanjian tersebut telah secara bulat didukung oleh Dewan Keamanan PBB yang telah menyambut pembentukan Dewan Kepresidenan untuk Libya dan diakui bahwa pemerintah Accord Nasional adalah pemerintah sah satu-satunya Libya.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Ketua Perwakilan Rakyat Libya, Aguila Saleh Issa menyatakan dukungannya untuk Perjanjian Politik Libya ini. Pemerintah Accord Nasional memiliki 17 menteri dan dipimpin oleh Perdana Menteri Fayez al-Sarraj. Pertemuan pertama kabinet Pemerintah Accord Nasional berlangsung pada 2 Januari 2016 di Tunis. 

Mr Kerry mengatakan dukungan untuk mempersenjatai pemerintah adalah bagian dari paket kebijakan perjanjian yang disepakati pada pertemuan sebelumnya, yang termasuk mempercepat bantuan non-militer ke Libya. Juga termasuk dalam melawan kelompok ISIS, GNA harus mengambil kontrol penuh dari kementerian Libya, dan didukung oleh masyarakat internasional.

Negara Afrika Utara telah berubah menjadi kekacauan sejak pasukan NATO menggulingkan penguasa lama yaitu Kolonel Muammar Gaddafi pada Oktober tahun 2011 lalu. Sampai saat ini Afrika Utara memiliki dua pemerintah yang bersaing dalam berebut kekuasaan, dan masih ada ratusan milisi lagi dan beberapa diantaranya bersekutu dengan kelompok ISIS.